Kupang — Lebih dari 2.000 aparatur sipil negara (ASN) dilaporkan tidak hadir dalam apel Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT langsung memerintahkan Inspektorat dan seluruh pimpinan OPD melakukan pemeriksaan serta mendata nama-nama ASN yang absen. Gubernur menegaskan ketidakhadiran tersebut menjadi catatan serius. Ia meminta verifikasi dilakukan hingga ke level OPD, termasuk terhadap ASN yang hanya melakukan absensi lalu meninggalkan lokasi kegiatan.

Sebagai langkah tegas, Gubernur menyatakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan ditahan bagi ASN yang tidak disiplin. Ke depan, absensi menjadi indikator utama dalam promosi jabatan, pemberian reward, dan evaluasi kinerja.

Memasuki tahun kedua pemerintahan, penegakan disiplin disebut sebagai fondasi perbaikan birokrasi di tengah tekanan efisiensi anggaran dan tingginya ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Selain disiplin ASN, Pemerintah Provinsi NTT membentuk tim lintas OPD untuk mempercepat penanganan kemiskinan. Tim akan bekerja hingga tingkat desa dan RT/RW guna memvalidasi ulang data penerima bantuan sosial. Gubernur menegaskan manipulasi data kemiskinan akan diproses hukum. Baik oknum yang memasukkan data tidak valid maupun penerima bantuan yang tidak berhak akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan, Gubernur menyebut survei lembaga independen menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya berada di atas 70 persen, dengan angka kepuasan mencapai sekitar 80,5 persen.

Ia menegaskan capaian tersebut harus dijawab dengan peningkatan kinerja nyata di lapangan. Seluruh ASN diminta bekerja lebih disiplin, turun langsung ke masyarakat, serta memastikan program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan berjalan efektif dan berdampak.

Dokumentasi: sumber @adpimntt