Kupang – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara (ASN), evaluasi pelayanan publik, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam apel kesadaran yang dipimpin Gubernur NTT bersama Wakil Gubernur dan seluruh Pimpinan OPD Senin (18/5/2026).

Dalam arahannya, Gubernur NTT meminta seluruh OPD memperketat pengawasan terhadap kehadiran ASN dalam apel rutin maupun aktivitas kedinasan. Ia menegaskan laporan kehadiran harus terdokumentasi secara sistematis dan dilaporkan kepada Inspektorat, BKD, Biro Organisasi, Sekda, hingga Pimpinan Daerah.

“Data kehadiran ini harus dipegang mingguan. Kita harus tahu siapa yang rutin terlambat dan apa alasannya,” tegas Gubernur.

Pada kesempatan tersebut, suasana apel juga diwarnai duka mendalam atas wafatnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)Provinsi  NTT, Alexander B. Koroh, MPM, yang meninggal dunia saat menjalankan tugas di Jakarta.

Menurut Gubernur, almarhum dikenal sebagai sosok pekerja keras, periang, dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Pak Alex meninggal dalam tugas. Ini kehilangan besar bagi Pemerintah Provinsi NTT dan seluruh keluarga besar PMD,” ujarnya.

Gubernur mengajak seluruh ASN untuk menjaga kesehatan di tengah tingginya tuntutan pekerjaan pemerintahan. Ia menekankan bahwa pelayanan publik hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh aparatur berada dalam kondisi sehat.

Selain itu, evaluasi terhadap pelayanan publik juga menjadi perhatian utama Pemprov NTT. Gubernur meminta setiap OPD melakukan evaluasi internal secara berkala dengan melibatkan umpan balik masyarakat sebagai dasar pembenahan layanan.

Ia mencontohkan sektor pendidikan, kesehatan, kelautan, hingga perikanan perlu menyediakan mekanisme penilaian dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

“Pelayanan publik tidak boleh berada di ruang hampa. Harus terus diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.

Dalam aspek keuangan daerah, Gubernur menegaskan bahwa realisasi PAD menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan dan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.

Ia mengapresiasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang dinilai berhasil mencapai target PAD hingga 75 persen sebelum pertengahan tahun.

Sebaliknya, OPD dengan capaian PAD rendah diminta segera melakukan evaluasi internal guna mencari akar persoalan dan mempercepat realisasi pendapatan daerah.

“Kalau PAD tidak bergerak, pembangunan terhambat dan TPP ASN juga akan sulit dibayarkan,” tegasnya.

Gubernur memastikan evaluasi pelayanan publik dan PAD akan dilakukan secara mingguan agar setiap OPD dapat bergerak lebih cepat, responsif, dan terukur dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Foto: sumber @adpimntt

700267260_1310400451268976_8166220479739286947_n

700956149_1310400191269002_7190660874401544641_n

701019991_1310400287935659_7827029259878518287_n

700343300_1310400081269013_3849874490631832790_n

700871190_1310400501268971_956111247753211692_n

702179912_1310400367935651_8114307847942870013_n