Kupang – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma, menyoroti sejumlah isu strategis dalam apel ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT, mulai dari aksi demonstrasi ricuh yang berujung perusakan pagar kantor gubernur, pentingnya peningkatan PAD, pemanfaatan aset daerah, hingga kedisiplinan Aparatur Sipil Negara.

Dalam arahannya pada apel bersama Senin (11/5/2026), Wagub menyayangkan aksi demonstrasi mahasiswa dan sopir pikap yang berakhir ricuh serta menyebabkan kerusakan fasilitas pemerintah untuk ketiga kalinya dalam beberapa bulan terakhir.

“Kalau rusak seperti ini, pemerintah harus keluarkan anggaran lagi untuk perbaikan. Padahal uang itu seharusnya dipakai untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, aspirasi masyarakat tetap dapat disampaikan secara damai tanpa tindakan anarkis. Ia menjelaskan, polemik utama yang dipersoalkan dalam demonstrasi berkaitan dengan operasional mobil pikap pengangkut penumpang yang dinilai berbenturan dengan angkutan kota atau bemo.

Pemerintah Provinsi, lanjut Wagub, sebenarnya telah memberikan kelonggaran melalui surat edaran gubernur dengan memperbolehkan mobil pikap masuk kota dalam batas tertentu. Namun, pengangkutan penumpang di sepanjang jalur tertentu dinilai merugikan sopir angkutan kota yang menggantungkan pendapatan dari trayek tersebut.

Selain menyoroti demonstrasi, Wagub juga meminta ASN lebih kreatif meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan aset-aset daerah yang dapat disewa secara legal untuk usaha produktif.

Ia menyebut ASN diperbolehkan menyewa lahan kosong milik pemerintah untuk membuka usaha seperti kios, rumah makan, pertanian, maupun usaha produktif lainnya sesuai aturan yang berlaku.

“Jangan hanya mengandalkan gaji ASN. Kita harus punya usaha tambahan agar kesejahteraan meningkat,”

Dalam kesempatan itu, Wagub turut mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan. Ia meminta seluruh ASN memanfaatkan fasilitas Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) untuk pemeriksaan kesehatan rutin minimal setiap enam bulan sekali.

Menurutnya, deteksi dini penyakit sangat penting agar pegawai tetap produktif dan tidak terbebani biaya pengobatan yang besar di kemudian hari.

Tak kalah penting, persoalan disiplin ASN juga menjadi sorotan utama. Wagub menilai tingkat kedisiplinan pegawai mulai menurun, terutama terkait ketepatan waktu menghadiri apel maupun kegiatan pemerintahan.

Ia bahkan menegaskan bahwa budaya keterlambatan dalam berbagai agenda pemerintahan harus segera dihentikan karena menjadi contoh buruk bagi masyarakat dan keluarga.

“Kalau tidak ada disiplin, kita tidak akan bisa maju. Disiplin adalah kepatuhan terhadap aturan dan itu dimulai dari hal kecil seperti tepat waktu,” katanya.

Pemerintah Provinsi NTT berharap seluruh ASN dapat meningkatkan profesionalisme, menjaga etos kerja, serta menjadi teladan dalam pelayanan publik dan kehidupan sosial masyarakat.

Foto: sumber @adpimntt

689318702_1304540768521611_4987309019464920525_n

692872714_1304541068521581_8366158268193207418_n

693193342_1304540975188257_4499182435473329173_n

698639574_1304540888521599_1280153893716014438_n

Screenshot 2026-05-19 223357