Kupang, 7 April 2026 — Gubernur NTT langsung mengakselerasi kinerja usai libur panjang Idul Fitri, Nyepi, dan Paskah dengan menitikberatkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, serta penindakan tegas terhadap kebocoran anggaran. Langkah ini ditegaskan dalam apel perdana yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kupang.

Capaian PAD yang masih berada di kisaran 6,5 persen dari target Rp2,8 triliun menjadi sorotan utama. Angka tersebut dinilai jauh dari target ideal triwulan pertama yang seharusnya mencapai sekitar 24 persen. Gubernur NTT pun mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi mengganggu pembiayaan program prioritas, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh, menyusun strategi inovatif, serta mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Selain itu, pengawasan internal diperketat untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran yang merugikan keuangan daerah.

Gubernur NTT juga menegaskan akan melibatkan aparat penegak hukum (APH) dalam menindak tegas setiap bentuk penyimpangan, termasuk pengelolaan aset daerah yang terbengkalai. Sejumlah temuan menunjukkan adanya potensi kehilangan pendapatan hingga ratusan miliar rupiah, terutama dari sektor pertambangan dan aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

“Tidak ada lagi toleransi bagi kebocoran. Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan keberlangsungan pembangunan daerah,” tegas pimpinan apel.

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah juga menyoroti tantangan eksternal, mulai dari dampak konflik global hingga ancaman El Nino yang diprediksi memperpanjang musim kemarau di NTT. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah serta sektor pertanian dan ketersediaan air.

Sebagai respons, Gubernur NTT mendorong efisiensi belanja dengan memangkas program non-prioritas dan mengalihkan anggaran ke sektor produktif yang berdampak langsung pada masyarakat. Selain itu, redistribusi ASN akan dilakukan untuk memperkuat sektor-sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

Pemerintah pusat, melalui Wakil Presiden RI, juga telah menyatakan komitmen mendukung daerah, termasuk memastikan tenaga PPPK tidak dirumahkan. Namun, daerah tetap dituntut meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan.

Dengan sisa waktu tahun anggaran yang semakin terbatas, seluruh ASN diminta meningkatkan disiplin, integritas, dan kolaborasi. Pemprov NTT optimistis, melalui langkah tegas dan terukur, target PAD dapat dikejar serta stabilitas pembangunan daerah tetap terjaga di tengah berbagai tantangan.

Foto: sumber @adpimntt