Kupang, 17 Maret 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi memulai babak baru tata kelola pemerintahan melalui pelantikan dan pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) yang telah mengantongi persetujuan pemerintah pusat. Momentum ini ditegaskan Gubernur NTT dalam Apel Kesadaran di Kupang, Selasa (17/3/2026), sebagai langkah strategis mempercepat kinerja birokrasi dan pembangunan daerah.

Pelantikan yang digelar sehari sebelumnya, Senin (16/3/2026), melibatkan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah melalui proses administrasi sesuai ketentuan, termasuk persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sementara itu, sejumlah jabatan yang belum memperoleh izin masih menunggu proses lebih lanjut.

Gubernur menegaskan, rotasi jabatan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari upaya menghadirkan pola kerja baru demi mencapai hasil pembangunan yang lebih optimal. “Kita tidak akan mendapatkan hasil berbeda jika terus bekerja dengan cara yang sama,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, seluruh pimpinan OPD langsung dikonsolidasikan dalam rapat internal usai pelantikan. Gubernur juga menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov NTT, baik di Kupang maupun di 22 kabupaten/kota, untuk segera menyesuaikan diri dengan struktur kepemimpinan baru. Proses serah terima jabatan diminta dilakukan cepat agar program kerja tetap berjalan tanpa hambatan.

Untuk mengisi jabatan yang masih kosong, pemerintah akan membuka mekanisme seleksi terbuka (shelter) bagi pejabat Eselon II maupun Eselon III yang memenuhi syarat, dengan target penyelesaian pada April 2026.

Selain penataan birokrasi, Gubernur juga menyoroti kesiapsiagaan ASN menjelang libur panjang Idul Fitri. Seluruh ASN diminta tetap dalam kondisi on call, terutama bagi yang bertugas di sektor strategis seperti kebencanaan. Hal ini menyusul dinamika global dan potensi gangguan yang dapat berdampak hingga ke daerah.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi potensi musim kemarau lebih awal pada April 2026 sebagaimana disampaikan BMKG, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Dalam rangka mempercepat pembangunan, Pemprov NTT membentuk lima tim strategis lintas OPD yang akan mengawal program prioritas, mulai dari pengentasan kemiskinan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penguatan ekonomi kerakyatan dan komunikasi publik pemerintah.

Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh ASN menjaga solidaritas dan kepedulian sosial, baik di lingkungan kerja maupun masyarakat. Ia juga menyampaikan ucapan selamat menyambut Idul Fitri serta mengimbau ASN memanfaatkan masa libur untuk memulihkan energi sebelum kembali menjalankan tugas pemerintahan.

Langkah ini diharapkan menjadi titik awal transformasi birokrasi NTT menuju pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Foto: sumber @adpimntt