Kupang – Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT pada Rabu, 4 Februari 2026. Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi V, Muhamad Sipriyadin Pua Rake, ini bertujuan meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana serta mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi Dinas Kearsipan  dan Perpustakaan Provinsi NTT dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengelolaan arsip.

Rombongan Komisi V yang terdiri atas Winston Rondo, Kasimirus Kolo, Agus Bria, Lili Adoe, Jimur Siena Katrina, Debora Lede, dan Muhammad Ansor diterima oleh Plt. Kepala Dinas Kearsipan  dan Perpustakaan Provinsi NTT, Dollyres Chandra, bersama para Kepala Bidang dan ASN lingkup Dinas Kearsipan  dan Perpustakaan Provinsi NTT. Dalam pertemuan tersebut, Plt. Kadis memaparkan kondisi riil pelayanan perpustakaan dan kearsipan yang dinilai masih jauh dari standar ideal akibat keterbatasan anggaran dan fasilitas kerja.

Para Kepala Bidang , menjelaskan minimnya dukungan sarana penunjang, mulai dari keterbatasan perangkat kerja hingga minimnya alokasi anggaran yang banyak mengalami pemangkasan. Sementara itu, juga menyoroti kondisi depot arsip aktif di kawasan kayu putih yang tidak memenuhi standar penyimpanan, berisiko merusak arsip penting OPD, serta belum didukung fasilitas pendingin ruangan dan mesin pemusnah arsip sesuai ketentuan.

Selain persoalan arsip, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pengolahan arsip juga menjadi perhatian, Dominggus, menyebutkan anggaran pengolahan arsip tahun 2026 hanya sebesar Rp 30 juta untuk empat bidang, sementara hanya tiga bidang yang memiliki fasilitas pendingin ruangan. Selain itu, pustakawan Bertha Pasang menambahkan, minimnya jumlah pustakawan menyulitkan Perpustakaan Daerah NTT menjalankan perannya sebagai perpustakaan pembina bagi seluruh Kabupaten dan Kota di NTT. Kondisi gedung yang mengalami kebocoran saat hujan turut memperburuk kenyamanan layanan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Komisi V DPRD NTT menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan yang bersifat mendesak melalui mekanisme penganggaran. Ketua Komisi V menegaskan pentingnya penguatan SDM digital, server perpustakaan, layanan daring, serta kolaborasi lintas OPD. Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan pembahasan DPRD dalam fungsi pengawasan dan penganggaran ke depan.