Kupang, 26/01/2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mempercepat pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2026 seiring telah selesainya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada pekan keempat Januari. Arahan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dalam apel pagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Johni Asadoma menegaskan bahwa seluruh program harus mulai dilaksanakan sejak Januari dan diatur secara bulanan agar dapat dituntaskan pada tahun berjalan. OPD diminta menghindari keterlambatan pelaksanaan yang berpotensi menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), yang dinilai sebagai indikator lemahnya manajemen pelaksanaan program.

Selain percepatan program, disampaikan pula rencana penyesuaian struktur organisasi melalui penggabungan beberapa OPD. ASN diminta tetap bekerja normal dan siap beradaptasi dengan penyesuaian SOP yang akan ditetapkan sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan tersebut,Johni Asadoma juga mengingatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca ekstrem dan meminta ASN membatasi perjalanan, khususnya menggunakan transportasi laut. Pemerintah Provinsi NTT menegaskan komitmen hadir dalam penanganan dampak bencana, termasuk angin puting beliung di wilayah Belo yang telah ditangani bersama pemerintah setempat.

Terkait situasi sosial, Johni Asadoma menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya penolakan terhadap warga NTT di sejumlah daerah perantauan, seperti Bali, Surabaya, dan Malang. Pemerintah Provinsi NTT akan melakukan dialog dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh adat setempat guna mencari solusi bersama dan memperbaiki citra masyarakat NTT.

Johni Asadoma mengimbau seluruh ASN untuk berperan aktif membina dan mengingatkan keluarga serta masyarakat, khususnya generasi muda di perantauan, agar menjaga perilaku, menghormati adat dan budaya setempat, serta menghindari konsumsi minuman keras yang dinilai menjadi pemicu utama konflik sosial.

Editor: Yoyada Edon

Dokumentasi: sumber @adpimntt