Dasar Hukum

Dasar Hukum


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.

 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun  2007  tentang Perpustakaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  129 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774 );
3. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846 );
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonersia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonersia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531 );
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Jasa Kearsipan;
13. Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur Nomor  1 Tahun  2019 Tentang Perubahan  Atas   Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang  Pembentukan  Dan  Susunan Perangkat  Daerah   Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur disesuaikan masing masing;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38A Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017; (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 38A);
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  Provinsi Nusa Tenggara Timur.